Menimbang Tatanan Hukum: Analisis Ketidaktepatan Implementasi Peraturan Bupati Terkait Pengelolaan Sampah dalam Konteks Hukum Tata Negara

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan isu yang semakin kompleks di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Perubahan peraturan Bupati Sidoarjo terkait pengelolaan sampah, seperti Peraturan Bupati No. 116 tahun 2022 dan Peraturan Bupati No. 1 tahun 2023, memunculkan sejumlah implikasi hukum yang perlu dipertimbangkan. Dalam ranah hukum tata negara, setiap perubahan tersebut harus memperhatikan kewenangan pemerintah daerah, keselarasan dengan peraturan tingkat lebih tinggi, prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, serta perlindungan hak pihak swasta. Tujuan penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 116 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 terkait pengelolaan sampah. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis teks hukum, dokumen perundang-undangan, dan teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan peraturan tersebut menghadirkan sejumlah tantangan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, perubahan peraturan harus mendukung prinsip desentralisasi dan otonomi daerah tanpa mengabaikan kepentingan nasional, terutama dalam konteks lingkungan hidup. Perlindungan hak-hak pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah juga merupakan hal yang krusial untuk menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan antara kepentingan publik dan swasta. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi mendalam terhadap peraturan, klarifikasi kewenangan perizinan, penguatan pengawasan, dan peningkatan kolaborasi untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Sidoarjo.