Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia

Abstract

Keberadaan tanah bagi kehidupan manusia adalah satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan. Tanah adalah kebutuhan pokok bagi manusia dalam kehidupan di dunia. Kedekatan hubungan manusia dengan wilayah, menjadikan wilayah sebagai harta yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, pembangunan merupakan sebuah kewajiban. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan peraturan yang adil untuk mewujudkan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah memerlukan tanah untuk lokasi kegiatan proyek yang akan dibangun. Pada perkembangannya, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Kegiatan pengadaan tanah perlu dilakukan secara cepat, tepat, dan terbuka dengan tetap memberikan perhatian dan prinsip untuk menunjukkan penghormatan terhadap hukum atas tanah kepada masyarakat. Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada masyarakat dan/atau badan hukum yang menyerahkan tanah, bangunan, maupun benda-benda yang berkaitan dengan pencabutan hak atas bangunan. Dengan demikian, kebijakan pengadaan tanah telah memenuhi kriteria keadilan prosedural. Pengadaan tanah dianggap selesai dengan telah diterimanya ganti kerugian oleh pihak yang terdampak.