Pengikatan Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Sertipikat Tanahnya Sedang Dalam Proses Pemecahan

Abstract

Dalam melakukan perjanjian jual beli hak atas tanah yang masih dalam proses pemecahan sertifikat, para pihak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB sebelum dibuatnya Akta Jual Beli. PPJB ini hadir dalam praktik kenotariatan karena tidak diatur secara detail di Indonesia. Selain itu, penggunaan PPJB dalam praktik jual beli tanah dapat menimbulkan implikasi tersendiri bagi para pihaknya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah yang sertipikat tanahnya sedang dalam proses pemecahan sertifikat bagi para pihak. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah mengandung hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya, sehingga apabila hal-hal yang telah disepakati dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dilanggar atau tidak dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya maka hal tersebut dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah yang sertipikat tanahnya sedang dalam proses pemecahan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode dengan jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Metode pendekatan dilakukan dengan studi dokumentasi dari bahan- bahan literature serta wawancara terhadap informan dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder dan data tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dengan digunakannya perjanjian pengikatan jual beli terhadap tanah yang masih dalam proses pemecahan sertifikat yakni masih kurangnya perlindungan hukum yang  mengatur khusus tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah yang sertipikat tanahnya sedang dalam proses pemecahan yang mengakibatkan kurangnya kepastian hukum dan menimbulkan kurangnya perlindungan hukum yang didapat terutama bagi pihak pembeli.Dari hasil studi ini, penulis memberikan saran agar Notaris dalam hal membuat perjanjian pengikatan jual beli harus mampu memformulasikan ke dalam isi Perjanjian Jual Beli mengenai hal-hal yang dapat melindungi pihak-pihak. Ketentuan mengenai PPJB di Indonesia harus dikaji kembali untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan.