Legal Consequences of Execution of Land on Which There is a Building of Another Person Based on a Review of the Mortgage Rights Provisions

Hans Karyose; Suparno Suparno

doi:10.59188/jcs.v3i11.2720

Authors

Hans Karyose Universitas Borobudur, Indonesia
Suparno Suparno Universitas Borobudur, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.59188/jcs.v3i11.2720

Keywords:

legal consequences, land execution, mortgage rights, buildings owned by other parties, negotiation

Abstract

This study discusses the legal consequences of executing land on which there are buildings owned by other parties, with a focus on the provisions of mortgage rights in Indonesian law. This study explores how land that is mortgaged by the building owner can give rise to complex legal implications, including the issue of priority of rights and protection for building owners who do not have land rights. Moreover, it identifies the obstacles faced in implementing land execution, such as conflicts between land owners and building owners and the lack of clear regulations regarding this situation. This study also suggests efforts that can be made to overcome these problems, such as negotiation and mediation, to reach a fair agreement between the parties involved. Through an in-depth analysis of the related legal issues, this study aims to provide a better understanding of the challenges and solutions in implementing mortgage rights amidst diverse interests.

References

Budiartha, I. N. P., & Setiasa, M. (2023). HUKUM BISNIS (Vol. 1). Jejak Pustaka.

Imanda, N. (2020). Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Jurnal Notarie, 3(1), 151–164.

Karjoko, L. (2019). Formulasi Prinsip Bagi Hasil Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dalam Rangka Pemberian Hgb/Hak Pakai Di Atas HM. Open Society Conference Social and Political Challenges in Industrial Revolution 4.0, 88.

Kurnianda, A. J. W. (2020). Akibat Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Palembang). Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Kurniawan, R. (2018). Mekanisme Pengawasan Dprd terhadap Penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Yuridis UNAJA, 1(1), 55–72.

Pangesti, S., & Sahetapy, P. P. (2023). Pendaftaran hak tanggungan sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020. Tunas Agraria, 6(2), 71–92.

Putra, F. M. K. (2013). Tanggung Gugat Debitur Terhadap Hilangnya Hak Atas Tanah Dalam Obyek Jaminan Hak Tanggungan. Yuridika, 28(2).

Putra, W., & Widjaja, H. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang):(Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang). Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 81–96.

Rahmansyah, F. A. (2022). Kepatuhan Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Makassar. Universitas Muslim Indonesia.

Renee, R. A. (2021). Hipotek Sebagai Jaminan Hak Kebendaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Lex Et Societatis, 9(1).

Sagala, E. (2015). Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit. Jurnal Ilmiah Advokasi, 3(1), 38–56.

Silviana, A. (2020). Fungsi Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (Skmht) Dalam Pemberian Hak Tanggungan (Studi Perspektif UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah). Diponegoro Private Law Review, 7(1), 28–39.

Sitompul, R. W., Sitorus, N., Devi, R. S., & Hamonangan, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 4(1), 95–109.

Tambunan, C. N., & Winanti, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Tidak Dapat Menguasai Objek Lelang (Studi Kasus Putusan No. 3/PDT. G/2018/PN. Lgs). Jurnal Interpretasi Hukum, 5(1), 821–829.

Tampubolon, Y. D. (2021). Sengketa Terhadap Peralihan Hak Tanggungan Kepada Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, 19(1), 1–19.

Taufano, M. A. I. G., & Silalahi, W. (2024). Konsekuensi Hak Tanggungan Perjanjian Kredit Antara Kreditor dan Debitor. Unes Law Review, 6(4), 11201–11208.